Bupatinya Merah, Pagar Keliling Ikutan Merah

merahisasi pagar keliling sekolah di purbalingga
merahisasi pagar keliling sekolah

Merahisasi di Purbalingga

Setelah reformasi sampai sekarang, Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh empat orang bupati, yaitu Triyono Budi Sasongko,  Heru Sudjatmoko, Sukento Ridho,  dan sekarang di pimpin Bupati Tasdi. Dan jangan heran jika kempatnya saat menjadi bupati Purbalingga diusung oleh PDI P. Maklumlah Purbalingga dikenal sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di provinsi Jawa Tengah.Dan selama pesta demokrasi  seperti pilkada atau pemilihan anggota DPRD, PDI P mendominasi perolehan suara.

Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Tasdi, Kabupaten di bawah kaki gunung Slamet ini, menujukan bahwa kabupaten ini benar benar Kandang Banteng. Mengapa tidak? Cat  merah yang menutupi pagar keliling hampir sebagian sekolah sekolah di kabupaten Purbalingga memberikan simbol politis. Sekolah sekolah tersebut tentu yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, SD Negeri, dan SMP Negeri.

Kebijakan politis dengan mengecat tembok pada bangunan dengan warna merah khas warna PDI, tersebut memberi kesan jika Purbalingga sedang menggalakan program ” merahisasi“. Mengecat warna tembok, pagar keliling gedung atau sekolah dengan cat warna partai berkuasa sebenarnya lagu lama.

Dulu jamannya orde baru, saat kepimpinan Soeharto, dijumpai hampir semua hal  pasti disentuhi warna kuning. Hal tersebut membuat kuningisasi menjadi kebijakan yang membawa pesan politis. Dan dari warna tersebut, penguasa akan mudah mengenali siapa bawahannya yang tunduk dan tidak tunduk. Jika tidak tunduk, segala kebijakan negatif siap siap diterimanya.

Memang warna merah sepertinya tidak pernah  lepas menghiasi sebagian aspek kebijakan di Purbalingga. Khususnya jika Bupati, diundang atau menghadiri sebuah kegiatan , hampir dipastikan kegiatan tersebut tidak akan lepas dari warna merah. Baik pakaian, maupun hal lainnya.

Tasdi, SH. Bupati Purbalingga merupakan politisi daerah  yang berjuang dengan kendaraan PDIP. Sebelum menjadi Bupati, ia dua periode menjadi anggota legislatif daerah, DPRD Purbalingga. Dan selama dua periode tersebut, ia menjadi ketua Dewan. Hal ini karena ia mendulang suara terbayak dalam setiap pemilihan legislatif.

Ini berbeda dengan latar belakang bupati Purbalingga sebelum sebelumnya. Walaupun mereka diusung oleh partai berlambang banten ini, namun mereka merupakan birokrat yang berada di lingkungan pemerintahan. Sehingga saat kepemimpinan tidak vulgar memerahkan Purbalingga.

Mengecat, tembok, dinding, atau pun gapura dengan warna khas partai mayoritas yang didukung masyarakat setempat merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut sebagai salah satu bentuk ekpresi pemerintah setempat, ekspresi dari warga masyarakat setempat yang telah mengusung partainya menjadi partai mayoritas.

Dan kami sempat menanyakan kepada seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Purbalingga.

Ya, gimana lagi mas, woong udah jadi kebijakan, ya monggo lah” jawab, guru yang berkepala botak ini, dengan logat ngapaknya. Namun tidak sedikit yang merasa tidak cocok saat warna partai ” dipaksakan” mengecat lembaga pendidikan atau lembaga publik lainnya.

Apakah merahisasi tempat-tempat publik merupakan anjuran Bupati? Atau hanya sekedar inisiatif masyarakat Purbalingga pada umumnya.

Bagaimana di daerah Anda, apakah juga ada warnaisasi sesuai dengan warna partai bupati/walikotanya? Yah, mau merahisasi, hijauisasi, biruisasi, kuningisasi, tidak mengapa. Kita dukung saja, toh dengan warnaisasi tersebut menjadi salah satu bagian identitas dari sebuah kabupaten atau wilayah daerah.

Yang penting  kepala daerah kita tidak korup, begitukan?..Jika ini kita harus sepakat 100%..ya gak.

, , ,

Post navigation