Sepak Terjang KPK dalam OTT Sepanjang Tahun 2016

Deretan Sepak Terjang OTT KPK sepanjang tahun 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat loncatan Operasi Tangkap Tangan tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Operasi Tangkap tangan di tahun 2016 ini banyak melibatkan anggota legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah, dan para pengusaha serta melibatkan lembaga peradilan.

Bisa dikatakan bahwa tren KKN yang terjerat dalam OTT KPK ini adalah
Pertama memuluskan proyek dengan jalan memberikan suap kepada pihak legislatif maupun eksekutif.

Kedua mempengaruhi putusan perkara oleh lembaga peradilan dengan jalan memberikan suap kepada oknum-oknum lembaga hukum.
Sepanjang tahun 2016 ini sampai tulisan ini di posting KPK sudah melakukan OTT lebih dari lima belas kali. Rekor OTT ini merupakan rekor terbanyak yang dilakukan oleh KPK dalam satu tahun.

Berikut OTT KPK sepanjang tahun 2016

13 Januari 2016
Operasi Tangkap Tangan ini merupakan OTT pertama pada tahun 2016. Dalam operasi ini KPK menangkap anggota Komisi V DPR dari PDI-P Damayanti Wisnu Putranti bersama dengan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoer, serta dua rekan Damayanti , yaitu Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini.
Keempatnya terjerat kasus korupsi proyek dana aspirasi pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam perkembangannya KPK juga menetapkan anggota komisi V dari Fraksi Golkar BBUdi Supriyanto dan dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka. Sedangkan dari Kementerian PUPR ada Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary yang ditetapkan menjadi tersangka.

12 Februari 2016
KPK melakukan OTT terhadap Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, dan pengusaha Ichsan Suaidi dan pengacaranya Awang Lazuardi Embat. Perkara ini adalah suap penundaan pengiriman salinan kasasi Ichsan yang divonis lima tahun penjara oleh MA

31 Maret 2016
Kasus suap yang akan dilakukan oleh Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, senior manager PT Brantas Abipraya, Dandung Pamularno, serta pengusaha Marudut Pakpahan. Mereka di duga akan menyuap Kepala Kejaksaan tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan asisten Pidanan Khusu (Asidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu sebesar 12 miliar terkait penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan PT Brantas.

Pada tanggal yang sama KPK mengamankan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Personal Assitant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro, serta Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja. Ariesman terbukti menyuap Sanusi sebesar 2 miliar untuk mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi teluk Jakarta.

11 April 2016
KPK melakukan OTT dan korbannya adalah pejabat daerah, yaitu seorang Bupati. Bupati Kabupaten Subang yang bernama Ojang Sohandi. Bupati itu tidak sendirian menjadi tersangka, ia ditemani Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kapupaten Subang, Jajang Abdul Holik, dan istri Jajang, Lenih Marliani. Mereka disangka menyuap Jaksa Kejati Jawa Barat.

20 April 2016
Berikutnya KPK menangkap tangan lagi-lagi seorang pejabat lembaga hukum. Ia adalah Edi Nasution yang menjabat sebagai panitera Pengadilan Jakarta Pusat. Ia disangka menerima suap 150 juta dari pengusaha Doddy Aryanto Supeno untuk mengurus tiga perkara yang dihadapi Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

23 Mei 2016
Ini masih terkait denga tubuh pengadilan, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Badarudin Bacshin, Hakim ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu , Toton, mantan Kabag Keuangan RS M. Yunus Safri Safei, dan mantan wakil direktur umum, dan keuangan RS M. Yunus Edi Santoni.
Sang hakim yang mulia, Janner dan Toton diduga menerima 780 juta dalam perkara tipikor terkait honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu tahun 2011 yang melibatkan Edi Santoni dan Safri.

Rabu, 15 Juni 2016
KPK menemukan uang sejumlah Rp 700 juta di dalam mobil milik Rohadi, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, selain Rohadi, KPK juga menangkap seorang Pengacara Saeful Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman, dan Kakak penyanyi dangdut , Samsul Hidayatullah, yang diduaga memberikan suap kepada panitera dalam rangka untuk meloloskan Saeful Jamil dari perkara yang dihadapinya.

28 Juni 2016
Lagi dari kalangan partai terjerat korupsi. Naas anggota Komis II DPR dari fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana bersama dengan staf ahlinya Noviyanti, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Suprapto dan Pengusaha Yogan Askan.
Sang politikus ini di duga menerima 500 juta untuk memuluskan Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 untuk provinsi Sumatera Barat.

30 Juni 2016
Kali ini KPK menangkap panitera Santoso bersama dengan staf Wiranatakusumah Legal dan Consultan Ahmad Yani. Keduanya disangka menyuap 28 ribu dollar singapura kepad dua hakim PN Jakarta Pusat. Kedua hakim tersebut adalah, Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya melalui Santoso.

Minggu, 4 September 2016
Ini adalah hari sial bagi Bupati Banyuasin , Yan Anton Ferdian. Yan tertangap tangan (OTT) di sumatera selatan. Selain Bupati, KPK juga menangkap tiga orang.
Penangkapan ini terkait dengan dugaan suap proyek di dinas pendidikan setempat. Malang nian nasib Bupati ini, ia bersama empat orang, yaitu Sutaryo, pejabat di dinas pendidikan, serta Umar Usman, Zulfikar Maharami, dan Kirman harus meringkuk di sel tahanan.

KPK juga menyita dua mogor gede pak bupati, sebuah motor Herly Davidson, dan motor Ducati.
Dalam kasus ini, Yan diduga menjanjikan sebuah proyek di dinas pendidikan Banyuasin kepada pengusaha berinisial Zulfikar Muharrami, yang merupakan direktur CV PP.

Sebagai imbalannya, Yan meminta Rp 1 miliar kepada Zulfikar Muharrami. Dalam menjalankan aksinya, Yan Anton dibantu oleh sejumlah bawahannya.

Pertama, Yan menghubungi Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga di Pemda Banyuasin. Rustami lalu menghubungi Umar Usman, Kepala Dinas Pendidikan. Umar dibantu anak buahnya, Sutaryo, lalu menghubungi seorang pengepul berinisial Kirman.

Barulah Kirman menghubungi Zulfikar untuk menawarkan proyek di Dinas Pendidikan dengan syarat harus menyetor Rp 1 miliar. Dalam tangkap tangan kemarin,

KPK mengamankan uang Rp 229,8 Juta dan 11.200 dollar Amerika Serikat dari Yan Anton. Dari Sutaryo, KPK menyita Rp 50 juta yang diduga merupakan bonus dari Yan Anton.

Dari tangan Kirman, KPK menyita bukti setoran biaya naik haji ke sebuah biro sebesar Rp 531.600.000 untuk dua orang atas nama Yan Anton dan isteri. Yan Anton diduga menggunakan uang dari Zulfikar untuk menunaikan ibadah haji.

Sabtu, 17 Septermber 2016
KPK terus berupaya membrantas praktek suap. Pada OTT yang terjadi Sabtu dini hari tanggal 17 September 2016, Ketua DPD Irman Gusman harus terseret dan dijadikan tersangka. Penangkapan ini terkait dalam pengurusan kuota impor gula.

Irman telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana oleh KPK menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu dini hari 16 September 2016 terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta.

Irman dijerat pasal yang akan membuatnya terkena hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Tidak puas dengan tindakan KPK menangkap, menahan dan menjadikannya sebagai tersangka, Irman Gusman mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, namun sang hakim mengugurkan peermohonan Ketua DPD non aktif ini. Sejak itu status Irman Gusman berubah menjadi terdakwa.

Sabtu, 15 Oktober 2016
Pada bulan ke sepuluh ini KPK melakukan tangkap tangan terhadap seseorang yang diduga pejabat di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam OTT kali ini KPK menetapkan tersangka kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudi Tri Hartanto dan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo. Keduanya terindikasi menerima suap sebesar 750 juta yang merupakan fee sebuah proyek sebesar 4,8 miliar.

Senin, 21 November 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi melakaukan OTT di Springhill residence, Kemayoran, Jakarta. KPK menangkap dua orang yang diduga melakukan penyuapan. Kedua orang tersebut adalah Direktur Utama PT E.K Prima Eskpor Indonesia, R. Rajamohanan nair dan Kasubdit Bukti Permukaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hndang Soekarno. Dari Operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang sejumlah 148.500 dollar Amerika Serikat yang setara 1, 9 miliar.

Kasus tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang di hadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia terkait Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar RP. 78 miliar. Keduanya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Tindak pidana korupsi.

1 Desember 2016
KPK menangkap Walikota Cimahi Atty Suharty dan suaminya M Itoc Tochija. Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha bernama Triswara Dhanu Brata dan Hendirza Soleh Gunadi untuk pembangunan pasar Atas Baru tahap II di Cimahi senilai 57 miliar. Walikota tersebut di janjikan menerima 6 miliar dari pengusaha yang menggarap proyek pasar tersebut. Namun baru menerima 500 juta Walikota ini harus rela terjerat kasus suap dan diseret menjadi Tersangka.

Rabu, 14 Desember 2016
Kembali di bulan akhir tahun 2016, KPK menangkap seorang pejabat negara di sektor kelautan. Ia adalah Eko Susilo Hadi, Deputi Bidang Informasi , Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain pejabat negara tersebut, KPK juga mengamankan tiga orang dari PT Melati Technofo Indonesia yaitu hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta, dan Danang Sri Radityo.

Eko diduga menerima 2 miliar sebagai uang muka dari 15 miliar. Uang sebesar itu merupakan fee sebesar 7,5 persen dari anggaran alat monitoring satelit senilai 200 miliar. Dalam kasus tersebut KPK menetapkan Eko Susilo Hadi sebagai tersangka penerima suap sedangkan tersangka pemberi suap adalah Hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta dan Direktur Utama PT MTI Fahmi Darmawansyah.

Rabu, 21 Desember 2016
Bersama Polri, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang di tapanulis Utara. Salah satu yang ditangkap adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, Jamel Panjaitan.

Jumat, 30 Desember 2016

Jumat pagi, 30 Desember 2016 sehari sebelum pergantian tahun, KPK kembali melaksanakan operasi tangkap tangan. Bisa dikatakan OTT ini sebagai penutup rangkaian dan rentetan  Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada tahun 2016. Kembali yang tertangkap adalah penyelenggara negara di tingkat kabupaten. Yaitu bupati Klaten, dan beberapa kepala dinas setempat. Sri Hartai sang Bupati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Dari beberapa OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2016, bisa dikatakan bukan kasus korupsi yang super besar. Namun kita sepakat bahwa sepeserpun jika itu uang rakyat kemudian digunakan untuk kepentingan sendiri, maka ia termasuk perbuatan korupsi.

OTT yang menyasar uang ” kecil-kecil” yang dilakukan para pejabat selevel Bupati, Kepala Dinas, panitera dan pengusaha menjadikan banyak pihak yang meragukan kesungguhan kinerja KPK di bawah kepemimpian Agus Raharjdo. Banyak pihak yang menginginkan kasus kasus besar yang dikomandoi pejabat tinggi negara terungkap. Namun apappun itu kita patut mengapresiasi kinerja KPK sepanjang tahun 2016.

Maju terus KPK ! rakyat di belakangmu…

, , ,

Post navigation