Asal Mengembalikan Uang, Koruptor tidak Perlu di Penjara

Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung pada Kamis (25/8). Dalam uji kelayakan ini Komisi III juga mendalami kredibilitas masing-masing calon.

“Banyak publik yang mempertanyakan bagaimana lembaga penegakan hukum sebagai benteng terakhir masyarakat mencari keadilan, tapi justru di situlah banyak persoalan yang mencurigakan,” kata Taufiqulhadi, Kamis (25/8).

Kredibilitas menjadi hal yang penting karena publik mempertanyakan institusi MA yang tersangkut kasus hukum.

Adapun ketujuh calon hakim agung yang lolos seleksi adalah:
A. Calon Hakim Agung:
1. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M (Perdata)
2. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Perdata)
3. Setyawan Hartono, S.H., M.H. (Perdata)
4. Kol.Chk.Hidayat Manao, S.H., M.H. (Militer)
5. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Agama)
B. Calon hakim ad hoc Tipikor di MA
1. Dermawan S. Djamian, S.H.,M.H., CN.
2. Dr. H.Marsidin Nawawi, S.H., M.H.

Saat menjawab pertanyaan dari anggota Komisi lll
Dalam uji kelayakan tersebut, calon hakim ad hoc Tipikor, Dr. H. Marsidi Nawawi, setuju jika koruptor tidak dipenjara, tetapi harus mengembalikan harta yang dikorupsinya.

Kemudian ia melanjutkan.
“Dalam tindak pidana korupsi yang
penting uang kembali. Betul. Tujuan pemberantasan korupsi itu lebih menyasar untuk recovery aset . Lebih kepada pulihnya keuangan negara. Bukan semata-mata untuk menghukum rakyat,” kata Marsidin.
Apalagi, lanjut Marsidin, saat ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah kelebihan kapasitas.

Jika koruptor dipenjara, apalagi dalam waktu yang lama, akan menambah beban pemerintah.
“Kita lihat fenomena penjara penuh apalagi kalau dihukum berat tambah lama lagi negara harus biayai pidana ini. Penjara penuh, biaya anggaran membengkak,” ujar dia.

Jika koruptor tidak perlu di hukum penjara, cukup mengembalikan uang yang korupsinya maka urusan beres. Jika demikian apakah pencuri, perampok, atau tindak pidana lainnya akan bebas dari tuntutan jika ia mengembalikan uang atau barang tindak kejahatannya?

Sumber:
kompas.com, republika.go.id

, , ,

Post navigation