Ribuan Guru Terancam Dicabut Tunjangannya

Tunjangan kinerja
Tunjangan kinerja

Tunjangan Sertifikasi yang sudah sejak beberapa tahun diberikan kepada guru dan dosen terancam tidak dibayarkan, alias dihentikan. Namun sebenarnya tunjangan sertifikasi bagi guru tidak betul-betul dihilangkan hanya akan diganti dengan istilah Tunjangan Kinerja. Sebagaimana dalam undang undang ASN, dibenarkan jika pegawai negeri sipil hanya akan mendapat gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

PMA nomor 29 tahun 2016
Kaitan tunjuangan kinerja, Kementerian Agama baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 29 Tahun 2016. PMA ini berisi tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, yang tertanggal 13 Juni 2016.

Apakah guru atau dosen akan mendapat tunjangan sebagai pengganti Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi ? Tak perlu cemas atau was-was, berita yang menginformasikan TPG dicabut tidak benar seratus persen.
Jika ingin mendapat tunjangan tersebut, bagi guru yang bekerja di instansi Kementerian Agama perlu membaca uraian berikut sesuai dengan PMA nomor 29 tahun 2016.

Tunjangan Kinerja tidak akan diberikan kepada, pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai yang diberhentikan untuk sementara waktu, dan pegwai yang diperbantukan atau diperkerjakan pada badan/intstansi lain diluar Kementerian Agama. Selain itu pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam keadan bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun serta pegawai pada layanan umum yang telah mendapat remunerasi juga tidak diberikan tunjangan kinerja.

Poin Pegawai atau guru yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi atau badan di luar Kementerian Agama bisa berakibat tunjangan dicabut. Misalnya, guru agama yang diangkat oleh Kementerian agama, namun bekerja atau mengajar di sekolah dasar dibawah naungan Kementerian Pendidikan. Jika melihat aturan dalam peraturan tersebut, bisa jadi mereka akan di cabut tunjanganbya. Persoalan pencabutan tunjangan atau penghentian tunjangan bagi guru yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar di sekolah swasta, bisa juga diterapkan. Prihal teknis ini belum ada kejelasan resmi dari Kementerian Agama.Karena jika iya, maka guru pns bersertifikat dibawah Kementerian Agama yang mengabdi di sekolah swasta jumlahnya jauh lebih banyak dari yang di sekolah negeri.

Selanjutnya PMA tersebut menguraikan tentang tunjangan kinerja diberikan pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak di terima menurut peraturan, kehadiran dan capaian kinerja. Tidak seperti tunjangan profesi guru yang diterimakan tiap satu semester dan paling cepat pertriwulan.

Dari PMA tersebut bahwa tunjangan kinerja akan dibayarkan kepada pegawai berdasar:
1. Ketentuan peraturan
2. Kehadiran
3. Capaian Kinerja

Dalam pasal 3 BAB II tentang Tunjangan Kinerja, disebutkan
Kehadiran kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama dapat memgurangi besaran tunjangan. Demikian juga terkait dengan keterlambatan dan pulang cepat akan tercatat sebagai bukti persentasi pengurangan tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Agama.

Jika pegawai terlambat 1 sampai setengah jam tunjangan akan dikurangi 0.5%. Terlambat 31 menit sampai satu jam akan dikurangi 1 %. Selanjutnya akan dikurangi 1.25 % jika terlambat 61 menit sampai 90 menit. Dan jika terlambat 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir akan berkurang 1.50%.

Begitu pula jika pegawai pulang sebelum waktunya. Pegawai dimaksud akan disunat tunjangan kinerjanya. Dalam persentase Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai mana terlampir pada PMA tersebut di terangkan.

Pulang sebelum waktunya yakni, 1 sampai 30 menit, presentasi pengurangan sebesar 0.5%. 31 menit sampai 60 menit dikurangi 1 %
61 sampai 90 menit , 1.25 % dan lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar pulang akan dikurangi besaran 1.50%

Selain keterlambatan, dan mendahului pulang tidak seseuai jam kerja. Pegawai akan dikenai pengurangan tunjangan kinerja jika
tidak masuk kerja, tidak merekam absensi secara elektronik/tidak mengisi daftar hadir, pengawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan terakhir pegawai yang mendapat nilai capaian kinerja tahunan dibawah nilai baik.

Jam Kerja
Perlu diketahui jam kerja pegawai di Kementerian Agama dapalam PMA tersebut juga diatur sangat jelas. Jam Kerja Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut :

* Hari Senin sampai Kamis , jam kerja 07.30 sd. 16.00 dengan masa istirahat pukul 12.00 s.d 13.00.
* Hari Jum’at jam kerja 07.30 s.d 16.30, dengan masa istirahat 11.30 s.d 13.00.
Jam kerja tersebut berlaku bagi pegawai selain jabatan guru. Bagi pegawai berstatus guru tidak ada panduan resmi hanya menyesuaikan jam kerja tersebut selama satu minggu.

Dalam absensi kehadiran setiap jam kerja saat datang dan pulang, pegawai diminta menggunakan absensi elektronik seperti fingerprint atau sejenisnya. Absensi elektronik sebenarnya sudah digunakan di berbagai lembaga di bawah Kantor Kementerian Agama lebih dari tiga tahun yang lalu.

Jika PMA ini berlaku sejak diundangkan pada 28 Juni 2016, maka tunjangan TPG akan berganti dengan Tunjangan Kinerja mulai bulan Juli 2016, khusus bagi guru di lingkungan Kementerian Agama. Apapun namanya tunjangan bagi guru, tetap akan diberikan, hal ini jika mengacu pada pernyataan resmi yang dikeluarkan Kemendikbud, yang tidak membenarkan pemberitaan tunjangan sertifikasi akan dihapus. Namun hanya berganti nama dengan tunjangan kinerja, yang pemberiannya akan melihat kinerja pegawai masing masing personil.

, , , , , , ,

Post navigation

2 thoughts on “Ribuan Guru Terancam Dicabut Tunjangannya

Comments disabled.