Rasionalisasi PNS Boleh saja Asal Rasional

Berita mengenai Rasionalisasi PNS sudah basi. Tiga bulan terakhir jadi obrolan hangat-hangat tai ayam di kalangan, khususnya pegawai negeri sipil. Namun apa salahnya saya mencoba menuliskan dalam kesempatan ini. Selagi terpikir dan selagi menunggu waktu sahur tiba.

Keberadaan Pegawai di sebuah kepemerintahan adalah hal yang vital. Karena sehebat apapun kebijakan pemerintah tanpa pegawai akan menghasilkan nol derajat.

rasonalisasi pns
rasionalisasi pns harus dilakukan dengan rasional

Berkaitan dengan wacana pemerintahan Joko Widodo, yang sudah dan akan melanjutkan rasionalisasi pegawai negeri tentu harus dikaji lebih jauh. Seperti, data pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah harus benar-benar akurat. Lembaga mana yang tidak perlu banyak-banyak PNS dan lembaga mana yang perlu banyak PNS.

Sebagai contoh yang klaim Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, kebutuhan guru yang berstatus PNS sudah cukup bahkan lebih. Bapak Anis Baswedan sebagai orang nomor satu di Kementerian Pendidikan pun mengiyakan. Apakah benar guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sudah mencukupi? Saya kira tidak bahkan saat ini sekolah-sekolah di daerah khususnya Sekolah Dasar (SD) Negeri Guru PNS-nya sudah antri untuk pensiun. Itu sekolah Negri, apalagi sekolah yang bersatus swasta seperti kebanyakan
berada di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah. Lembaga tersebut bahkan dari dulu terbiasa dengan kekurangan guru PNS.

Bisa jadi asumsi guru di lembaga pendidikan kita sudah cukup bahkan lebih itu tanpa melihat status pegawainya. Benar namanya guru tidak harus PNS, namun melihat kondisi honor tunjangan guru wiyata bakti yang tidak seberapa, kemudian pemerintah memaksakan kebijakan agar kualitas pendidikan Indonesia meninggkat, apakah ini namanya rasional?

Rasionalisasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, membuat maraknya desas desus yang tidak mengenakan bagi pegawai negeri sipil. APakah informasi tentang rasionalisasi PNS dengan satu juta PNS dilakukan dengan Pemecatan adalah benar yang disampaikan pak Menteri PAN RB atau kah hanya penafsiran publik. Namun apapun alasannya Rasionalisasi dengan cara Pemecatan tidak layak dilakukan. Toh Negara Indonesia tidak mengalami darurat defisit keungan sehingga model pemecatan PNS untuk mengurangi biaya anggaran pemerintah dilakukan.

Sebenarnya rasionalisasi tidak perlu dilakukan tiba-tiba seperti yang disampaikan oleh Menteri, karena apa PNS memiliki aturan sebagai mana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di dalam isinya seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat jika dalam satu tahun tidak masuk kerja minimal 46 hari. Dijelaskan juga 46 hari ini bisa berupa akumulasi seoang PNS yang sehari, seminggu tidak mencapai jumlah jam kerja yang dipersyaratkan, dan kemudian dijumlahkan dalam satu tahun. Kok mencapai jumlah jam 46 hari. Maka ia wajib dipecat. Itu berdasarkan peraturan.

Dengan berdasarkan peraturan No 53, tersebut (apakah ada peraturan baru tentang disiplin PNS, saya kurang tahu) jelas itu dapat membuat seorang PNS yang tidak disiplin dirumahkan lebih dini. Jadi kalau informasi yang diungkapkan Menteri Yuddy tentang rasionalisasi PNS dengan cara pemecatan adalah keliru, dan hanya membuat gaduh suasana. Pemecatan itu dilakukan tidak saat situasi kebijakan pemerintah yang akan mengadakan penghematan anggaran seperti saat ini, namun sepanjang PNS menyalahi ketentuan menurut peraturan yang ada, ya dipecat!

Dan rasionalisasi PNS juga sudah dilakukan oleh pemerintah dengan cara di putuskannya Moratorium PNS. Moratorium ini artinya tidak ada penganggkatan PNS, kecuali tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan.

Saya tidak mempermasalahkan rasionalisasi PNS, sepanjang untuk kemajuan, kemakmuran bangsa Indonesia. Ya, dengan rasionalisasi PNS menurut yang diungkapkan Menteri Yudy Crisnandi bertujuan untuk penghematan anggaran negara. Menurut kajian Menteri dari partai HANURA ini menyampaikan bahwa, belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN, yang artinya Rp. 720 triliun habis untuk belanja pegawai. Dengan rasionalisasi diharapkan belanja pegawai dapat ditekan sampai 25 %.

Rasioalisasi pegawai negeri sipil bisa saja dilakukan, namun harus rasional, begitu bukan?

Salam ….BLAKASUTA….

, , , , ,

Post navigation